Jakarta -KPK melakukan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada pejabat pada Selasa (21/3/2023). Namun, KPK merahasiakan identitas satu pejabat terkait proses klarifikasi tersebut. baca berita selengkapnya di link ini : HTTPS://JOY.LINK/QQBET88
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta KPK agar transparansi terhadap nama pejabat yang dimintai klarifikasi LHKPN. MAKI menilai, sikap KPK itu sebagai langkah mundur.baca berita selengkapnya di link ini : HTTPS://JOY.LINK/QQBET88
"Jadi, dengan merahasiakan ini, tujuan KPK untuk mengklarifikasi secara benar tidak tercapai karena bertolak belakang dengan kehendak KPK yang menginginkan masyarakat untuk melaporkan. Justru itu menurut saya langkah mundur ketika KPK tidak mengumumkan dengan alasan rahasia," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Rabu (22/3/2023).
Boyamin menilai, KPK bertanggung jawab untuk membuka identitas pejabat saat diklarifikasi mengenai asal-usul kekayaan. Hal itu merupakan bentuk transparansi KPK kepada masyarakat.baca berita selengkapnya di link ini : HTTPS://JOY.LINK/QQBET88
"Apa pun, mulai sekarang mestinya KPK mengumumkan pejabat-pejabat yang diklarifikasi terkait LHKPN-nya. Karena pejabat tersebut digaji oleh negara, digaji oleh duit rakyat, ditugaskan untuk melayani rakyat. Ketika (mereka) diklarifikasi, ya rakyat harus tahu dan rakyat akan membantu memberikan informasi-informasi tambahan kepada KPK," ujar Boyamin.
KPK Merahasiakan Identitas Pejabat yang Diklarifikasi LHKPN baca berita selengkapnya di link ini : HTTPS://JOY.LINK/QQBET88
Awal tahun ini, sejumlah pejabat diklarifikasi soal harta kekayaannya yang dinilai janggal oleh Tim Direktorat LHKPN KPK. Para pejabat yang telah diklarifikasi itu mulai dari mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo hingga Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra.baca berita selengkapnya di link ini : HTTPS://JOY.LINK/QQBET88
Kemudian, KPK kembali melakukan klarifikasi LHKPN kepada sejumlah pejabat pada Selasa (21/3/2023). Klarifikasi LHKPN kepada pejabat lain itu sebagai bentuk proaktif dari KPK dalam memastikan kekayaan faktual yang dilaporkan wajib lapor LHKPN. baca berita selengkapnya di link ini : HTTPS://JOY.LINK/QQBET88
"KPK juga melakukan klarifikasi LHKPN kepada para wajib lapor lainnya. Hal ini wujud komitmen KPK untuk proaktif dalam upaya memastikan LHKPN yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara ataupun wajib lapor telah diisi dan dilaporkan sesuai faktualnya," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Selasa (21/3/2023).
baca berita selengkapnya di link ini : HTTPS://JOY.LINK/QQBET88
Kasus Kepala BPN Jaktim: Berawal Istri Flexing, Diperiksa KPK hingga Dicopot
Namun, KPK tidak mengungkapkan identitas satu pejabat yang diklarifikasi LHKPN pada hari itu. Ali menyebut pejabat itu bukan sosok yang diviralkan di media sosial soal harta kekayaannya.baca berita selengkapnya di link ini : HTTPS://JOY.LINK/QQBET88
"Pejabat lain yang juga diklarifikasi hari ini yang bukan atas dasar pemberitaan," ujar Ali.
"Di awal sebenarnya sudah saya sampaikan 195 wajib lapor LHKPN juga belum tahu siapa-siapa orangnya, di mana alamatnya. Tapi yang pasti kami lakukan itu dan hasilnya disampaikan kepada inspektorat wajib lapor tersebut," tambah Ali.
Baca juga:
KPK Klarifikasi Kepala BPN Jaktim-Istri, Dalami Asal-usul Kekayaan
Klarifikasi LHKPN kepada para pejabat selalu dibeberkan identitasnya oleh KPK. Namun, KPK tidak menyebutkan identitas sosok pejabat lain yang juga diklarifikasi LHKPN-nya pada Selasa (21/3/2023).baca berita selengkapnya di link ini : HTTPS://JOY.LINK/QQBET88